rtp riatoto

rtp riatoto,oto88,rtp riatoto

Jakarta, CNBC Indonesia- Pembunuhan dan penangkapan warga sipil oleh rezim militer Myanmar makin masif dilakukan. Laporan PBB menyebut hal ini dilakukan sebagai upaya untuk membungkam lawan, di mana puluhan ribu orang telah ditangkap sejak kudeta lebih dari tiga tahun lalu.

Sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia, Volker Turk, pada Selasa (17/9/2024) mengatakan 5.350 warga sipil telah dibunuh oleh militer sejak kudeta. Laporan tersebut sebagian didasarkan pada wawancara jarak jauh dengan ratusan korban dan saksi karena penyelidik ditolak aksesnya ke negara tersebut.

Dari jumlah kematian tersebut, 2.414 orang meninggal dalam periode pelaporan terakhir dari April 2023 hingga Juni 2024, meningkat 50% dibandingkan dengan periode pelaporan sebelumnya. Ratusan orang tewas dalam serangan udara dan artileri.

"Myanmar tengah menyelami jurang hak asasi manusia yang dalam," kata James Rodehaver, kepala tim Myanmar di kantor hak asasi manusia PBB, seperti dikutip Al Jazeera, Rabu (18/9/2024).

Berbicara kepada wartawan di Jenewa, Rodehaver mencatat: "Militer Myanmar telah menciptakan krisis dengan memanfaatkan sistem hukum, mengkriminalisasi hampir semua bentuk perbedaan pendapat terhadap upayanya untuk memerintah negara tersebut."

Laporan PBB juga mengungkapkan bahwa hampir 27.400 orang telah ditangkap sejak kudeta dan diperkirakan berada di pusat pelatihan militer.

Di antara mereka yang ditangkap oleh pihak berwenang adalah anak-anak yang diambil ketika orang tua mereka tidak dapat ditemukan "sebagai bentuk hukuman atas oposisi politik", kata laporan itu.

Juru bicara kantor hak asasi PBB Liz Throssell mengatakan dalam sebuah konferensi pers bahwa sedikitnya 1.853 orang juga tewas dalam tahanan sejak kudeta, termasuk 88 anak-anak.

"Banyak dari orang-orang ini telah diverifikasi meninggal setelah menjadi sasaran interogasi yang kasar, perlakuan buruk lainnya dalam tahanan atau penolakan akses ke layanan kesehatan yang memadai," katanya.

"Tahanan yang diwawancarai oleh kantor kami menggambarkan metode seperti digantung dari langit-langit tanpa makanan atau air, dipaksa berlutut atau merangkak pada benda keras atau tajam, diperkenalkannya hewan seperti ular atau serangga atau hewan liar lainnya untuk memprovokasi rasa takut dan teror pada individu," tambahnya.

Yang lain, katanya, menggambarkan pemukulan dengan tongkat besi, tongkat bambu, pentungan, popor senapan, strip kulit, kabel listrik dan rantai sepeda motor

Angka terbaru dari Assistance Association for Political Prisoners, sebuah kelompok hak asasi manusia yang memantau tindakan keras pascakudeta, mengatakan telah memverifikasi sedikitnya 5.665 kematian warga sipil sejak kudeta. Turki sedang dalam proses mengonfirmasi 2.500 kematian lebih lanjut.

Turki mengulangi rekomendasi agar pelanggaran hak asasi manusia di Myanmar dirujuk ke Mahkamah Pidana Internasional.

Negara tersebut sedang diselidiki atas tuduhan genosida di Mahkamah Internasional atas tindakan keras brutal terhadap minoritas Rohingya pada tahun 2017.

Sebelumnya militer Myanmar merebut kekuasaan pada Februari 2021, menyingkirkan pemerintahan sipil terpilih Aung San Suu Kyi. Situasi ini memicu protes jalanan nasional yang ditumpas dengan kekerasan.

Gerakan protes tersebut telah berubah menjadi pemberontakan bersenjata yang meluas, dan pertempuran terus berlanjut di berbagai medan. Militer memperkenalkan wajib militer pada Februari untuk mencoba dan meningkatkan jumlah anggotanya.

Video: Indonesia Walk Out Saat Netanyahu Pidato Di Sidang PBB