2d 34

2d 34,arti mimpi melihat orang digigit ular,2d 34

Sejumlah negara memutuskan menangguhkan hingga menyetop bantuan dana kepada badan bantuan PBB untuk pengungsi Palestina (UNRWA) usai sejumlah staf diduga terlibat dalam serangan Hamas 7 Oktober lalu ke Israel.

Salah seorang pejabat Israel mengatakan kepada CNNpada Jumat (26/1) bahwa Tel Aviv membagikan informasi kepada UNRWA dan Amerika Serikat mengenai 12 staf badan PBB itu yang diduga terlibat dalam serangan 7 Oktober.

Lihat Juga : Anak Duterte Ikut 'Serang' Bongbong: Mundur jika Tak Cinta Negara

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Seiring dengan kabar ini, sejumlah negara Barat lantas memutuskan tak mau lagi mengirim dana untuk menyokong UNRWA. Negara-negara ini kebanyakan merupakan negara Barat, namun tak terkecuali pula negara Asia.

Berikut sejumlah negara yang menyetop bantuan dana kepada UNRWA.

Amerika Serikat

Amerika Serikat menjadi negara pertama yang menyetop pendanaan untuk UNRWA setelah mendengar kabar dugaan keterlibatan para staf tersebut pada Jumat (26/1).

Dikutip Al Jazeera, AS adalah negara penyumbang terbesar untuk UNRWA yang pada 2022 dana sumbangannya mencapai 343,9 juta USD atau setara Rp5,4 triliun.

Kanada

Tak lama setelah AS, Kanada ikut menyetop sementara sumbangan ke UNRWA karena kasus tersebut.

Menteri Pembangunan Internasional Kanada Ahmed Hussen mengatakan bakal menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza melalui lembaga lain sampai penyelidikan selesai, demikian dikutip dari CTV News.

Inggris

Pada Sabtu (27/1), Inggris akhirnya menyusul AS, Kanada, dan Australia untuk menyetop bantuan ke UNRWA.

Lihat Juga : Hamas Ajukan Syarat Siap Gencatan Senjata dengan Israel

Kementerian Luar Negeri Inggris menyatakan pihaknya menghentikan sementara pendanaan untuk UNRWA selama proses penyelidikan berlangsung.

Jerman

Jerman, yang merupakan penyumbang terbesar kedua UNRWA, juga menyampaikan akan menghent

Prancis

Prancis menegaskan tak ada rencana untuk memberikan pendanaan baru bagi UNRWA setelah kabar tersebut.

"Prancis belum merencanakan pembayaran baru untuk kuartal pertama 2024 dan akan memutuskan kapan saatnya tiba untuk mengambil tindakan bersama dengan PBB dan para pendonor utama," bunyi pernyataan Kemlu Prancis.