datakl

datakl,ligadewa login,datakl

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Burhanuddin Abdullah mengungkapkan pemerintah Presiden Terpilih Prabowo Subianto akan memanfaatkan badan atau kementerian penerimaan negara untuk mencari sumber pendapatan baru. Ini penting untuk menjalankan program ke depan.

Dari sisi anggaran belanja dalam APBN 2025 yang telah disahkan DPR dan pemerintah saat ini sebesar Rp 3.621,3 triliun masih kurang Rp 300 triliun dari rancangan belanja tim pakar Presiden Terpilih Prabowo Subianto.

Simulasi yang telah digariskan untuk belanja negara sebetulnya Rp 3.905,38 triliun, untuk mengejar target pertumbuhan 5,89% pada 2025. Target pertumbuhan 2025 itu didasar dari target pertumbuhan dalam APBN 2025 sebesar 5,2% dan arah ambisi Prabowo untuk mengejar target pertumbuhan ekonomi pada 2029 sebesar 8% dengan desain belanja negara tahun itu Rp 6.096,88 triliun.

"Selalu saya katakan ke presiden terpilih programnya bagus tapi apakah durable apa enggak, uangnya ada apa enggak, jadi political will melulu enggak bisa, harus ada capacity to implement," ucap Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo, Burhanuddin Abdullah dalam acara UOB Economic Outlook 2024 di Jakarta.

Untuk menambal kekurangan itu, Burhanuddin mengatakan, pemerintahan Prabowo merasa perlu ada perbaikan kelembagaan ke depan. Pertama yang akan diperbaiki adalah Kementerian Keuangan, dengan mengeluarkan komponen urusan penerimaan pajak, bea dan cukai, hingga penerimaan negara bukan pajak (PNBP) untuk dimasukkan ke BPN.

"Pertama yang mau diubah ini adalah penerimaan negara. Mudah-mudahan insya Allah ada menteri penerimaan negara yang urusin pajak, bea cukai, PNBP, jadi pisahan dari Kemenkeu," kata Burhanuddin.

Burhanuddin memastikan, pendalaman urusan keuangan akan menjadi salah satu fokus tugas dari Badan Penerimaan Negara, yang bakal dibentuk Presiden Terpilih Prabowo Subianto seusai dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tugas itu akan diemban Badan Penerimaan Negara untuk menarik dana-dana asing ke dalam negeri, guna menambal kebutuhan pembiayaan di dalam negeri yang menurutnya masih kurang 10% dari Produk Domestik Bruto (PDB).

"Mungkin kita bisa lihat waktu kementerian penerimaan negara terjadi saya ingin ada di sana satu sel yang khususkan diri bagaimana perdalam masalah keuangan kita," tuturnya.

Burhanuddin mengaku belum tau detail dari tugas pendalaman pasar keuangan yang akan diemban oleh Badan Penerimaan Negara. Menurutnya, itu akan menjadi fokus mereka untuk mencari tahu instrumen apa yang belum dimiliki Indonesia untuk menarik dana asing ke dalam negeri.

"Karena kita kok bicara financial deepening sudah lama sejak 20 tahun lalu sejak zaman saya di BI (Gubernur BI periode 2003-2008) sudah bicara financial deepening tapi gak deep-deep. Kita mungkin perlu fokus pelajari hal itu kalau perlu ya nyontek aja dari luar," tegasnya.

Namun, Burhanuddin mengatakan, salah satu skema pendalaman pasar keuangan yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat adalah untuk memberi ruang para eksportir semakin geliat menaruh dananya di dalam negeri tak lagi menyimpan dolar hasil ekspornya di negara lain.

"Jadi saya ingin unit itu barangkali di Kementerian Penerimaan Negara. Ya salah satunya itu untuk supaya orang betah simpan dolar di sini, jangan dibawa keluar terus," kata Burhanuddin.

Video: Pengusaha Bicara Rencana Prabowo Bentuk Kementerian Perumahan