mantap 168

mantap 168,robintogel alternatif,mantap 168Jakarta, CNN Indonesia--

Angin segar berhembus terkait Program Tapera. Setelah gelombang protes menggema dari kalangan pekerja terkait pelaksanaan program tersebut, sedikit demi sedikit pemerintah mulai melunak.

Hal itu paling tidak bisa ditangkap dari pernyataan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono di Gedung DPR pada Kamis (6/6) kemarin.

Ia mengaku menyesal dengan kegaduhan dan kemarahan masyarakat yang timbul terkait rencana pelaksanaan program tersebut. 

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Karena itu, ia mengaku legowo kalau misalnya program itu diundur. Kelegowoan katanya, juga sudah dinyatakan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Asalkan, desakan mengundur program itu disampaikan oleh DPR sesuai dengan mekanisme yang ada. Basuki mengatakan Program Tapera dilaksanakan pemerintah dengan dasar hukum UU Tabungan Perumahan Rakyat yang disahkan pemerintah dan DPR pada 2016 lalu.

"Sebetulnya itu dari 2016 uu-nya, Ibu Menkeu memupuk dulu kredibilitasnya. ini malah kepercayaan.... Sehingga kita undur sampai 2027. Menurut saya pribadi, kalau memang belum siap, kenapa kita harus tergesa-gesa," katanya.

"Jadi kalau ada usulan DPR misialnya untuk diundur, saya sudah kontak dengan Bu Menkeu, kita akan ikut," katanya.

Direktur Ekonomi Celios Nailul Huda mengatakan pernyataan Basuki itu memberi angin segar dalam pelaksanaan Program Tapera. Meski belum pasti, namun itu adalah sinyal yang baik jika di masa mendatang ada kemungkinan Program Tapera ditunda atau direvisi.

Semua bergantung DPR dan pemerintahan baru nanti.

"Ada peluang (direvisi). Harusnya sih diubah menjadi sukarela. Namun, kembali lagi semua tergantung menteri yang baru," jelasnya kepada CNNIndonesia.

Menurut Nailul, apabila menteri baru melanjutkan aturan dan DPR tutup telinga atas kelanjutan program tersebut pasti akan menimbulkan seruan penolakan lagi. 

"Ada peluang untuk kita bawa ke MA (Mahkamah Agung) guna membatalkan keseluruhan dari isi PP dan diubah menjadi sukarela sifat kepesertaannya," jelasnya.

Ia melihat ada waktu tiga tahun bagi pemerintah dan DPR untuk mengevaluasi lagi rencana penerapan kebijakan itu. Karena pelaksanaannya baru diwajibkan pada 2027.

Nailul melihat ada tiga poin yang harus diubah jika dilakukan revisi. Pertama,sifat kepesertaan yang saat ini wajib menjadi sukarela.

Kedua, dana investasi atau tabungan yang dikumpulkan oleh pemerintah sifatnya liquid. Ketiga, transparansi penggunaan dana hingga detail ke peserta Tapera.

Senada, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita juga berharap program Tapera tidak diwajibkan bagi pekerja swasta dan mandiri. Bila perlu ditunda untuk sementara.

Apalagi, tujuannya untuk memberikan rumah yang layak dan terjangkau bagi peserta. Sebab, meski ikut program Tapera, pekerja berpendapatan rendah (MBR) bakal tetap kesulitan mendapat rumah.

Ia menyebut meski dana peserta sudah berlipat ganda karena dikelola dan diinvestasikan oleh pemerintah, untuk mendapat hunian tetap sulit. Apalagi, harga rumah selalu naik tiap tahunnya.

[Gambas:Video CNN]

"Jika ditarik dari gaji Rp8 juta, misalnya, setelah 20 tahun diperkirakan hanya akan tumbuh menjadi maksimum tiga kali lipat dari modal dasar. Sehingga sangat wajar jika targetnya hanya rumah tipe sangat sederhana, setelah dikurangi inflasi normal tentunya," kata Ronny.

Karenanya, ia menilai program ini mestinya tetap seperti semula terbatas untuk PNS saja. Sebab, makin banyak anggotanya yang ikut, alih-alih memberikan kemudahan, justru menjadi masalah di kemudian hari.

Ia pun meminta pemerintah sebaiknya memutuskan untuk menunda dulu program Tapera. Pemerintah sebaiknya mengkaji ulang secara lebih jelas program tersebut dan jangan sampai membuat pesertanya terbebani.

"Gunakanlah waktu sampai 2027 itu untuk mendalami dan me-redesain Tapera agar lebih bisa diterima publik dan lebih menjangkau semua kalangan," pungkas Ronny.