rtp merdekaspin

rtp merdekaspin,buku mimpi kemeja,rtp merdekaspinJakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Luar Negeri RI buka suara terkait seruan normalisasi Indonesia dengan Israel usai gaduh penolakan partisipasi timnas Israel diPiala Dunia U-20 2023.

Juru bicara Kemlu RI, Teuku Faizasyah, mengatakan untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel perlu jalan dan proses panjang.

Indonesia selama ini tak memiliki hubungan dengan negara Zionis itu karena solidaritas terhadap perjuangan Palestina untuk merdeka.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Lihat Juga : Israel Klaim Hanya Segelintir Suara di RI yang Tolak Timnasnya

Lebih lanjut, Faizasyah mengatakan perlu banyak hal yang dicermati untuk sampai tahap Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel.

Ia kemudian menggarisbawahi pendudukan Israel di Palestina yang hingga kini masih berlangsung menjadi catatan tersendiri bagi RI.

[Gambas:Video CNN]

"Banyak hal yang kita cermati belum menunjukkan perubahan dari sikap Israel, dari wilayah pendudukan, sehingga menyulitkan," ungkap Faizasyah lagi.

Wacana normalisasi Indonesia dengan Israel kembali muncul setelah riuh penolakan sejumlah pihak terhadap pertisipasi Timnas Israel di ajang Piala Dunia U-20 yang seharusnya digelar di RI tahun ini.

Akibat polemik tersebut, FIFA mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 2023 sehingga ajang bergengsi itu batal digelar di sini.

Sejumlah pihak menolak partisipasi mereka karena alasan penjajahan Israel di Palestina. Namun, ada pula pihak yang mendukung.

Sebelum FIFA membatalkan status tuan rumah U-20 Indonesia, eks Wakil Presiden RI Jusuf Kalla sempat mengatakan ajang olahraga ini justru bisa menjadi momen bagi Indonesia untuk berperan lebih aktif dalam memperjuangkan Palestina.

Menurut dia, melalui U-20, Indonesia bisa mulai mendekati Israel. Dari sisi teori, untuk bisa menjadi mediator pihak itu memang harus memiliki hubungan baik ke kedua pihak yang terlibat konflik.

"Kita bisa follow upuntuk sekarang bagaimana perdamaian ini dilakukan dengan terhormat. Tidak mungkin lagi cara dengan perang. Tidak, harus dengan dialog," kata JK usai acara buka bersama yang digelar Kedutaan Besar Arab Saudi di Hotel St Regis, Jakarta Selatan, pada akhir Maret.

Sementara itu, dalam wawancara khusus dengan CNNIndonesia.compada Selasa, Duta Besar Israel untuk Singapura, Sagi Karni, juga menyatakan Indonesia perlu membuka hubungan dengan Israel jika benar-benar ingin membantu Palestina.

Karni lalu menyebut negara mayoritas yang membuka hubungan dengan Israel, tetapi tak mengabaikan Palestina.

"Seperti Uni Emirat Arab memiliki hubungan diplomatik penuh [dengan Israel], tetapi di waktu yang sama mereka membantu Palestina. Mereka memberi bantuan keuangan, pelatihan, dan lainnya," ujar dia.

Sejumlah pengamat menilai Indonesia bisa saja membuka hubungan diplomatik dengan Israel, dengan catatan negara itu bersedia menghentikan pendudukan dan mengakui Palestina sebagai negara merdeka.

Pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Sya'roni Rofii mengatakan pada dasarnya jika ingin mendamaikan dua negara yang berkonflik memang perlu mediator untuk menjembatani guna mencari solusi.

Sementara itu, salah satu kriteria penting menjadi mediator adalah memiliki hubungan baik dengan kedua belah pihak yang berkonflik, dalam hal ini Israel dan Palestina.

Sya'roni mendukung jika RI menormalisasi hubungan dengan Israel. Dengan syarat, Tel Aviv bersedia menjamin kemerdekaan Palestina dan menyetujui konsep two state solution atau solusi dua negara yang selama ini menjadi resolusi konflik yang disepakati komunitas internasional.

"Jika Israel bersedia memberikan kemerdekaan kepada Palestina dan menyetujui konsep dua negara yang saling bertetangga Israel-Palestina. Jika tidak maka (Indonesia) hanya akan menguras energi dalam negeri (soal prospek normalisasi hubungan dengan Israel)," ucap Sya'roni kepada CNNIndonesia.com pada Senin (3/4).

Senada dengan Sya'roni, pengamat hubungan internasional dari Universitas Indonesia Yon Machmudi menilai sah-sah saja jika RI menjalin normalisasi dengan Israel. Namun dengan syarat, Israel memberikan jaminan yakni mengakui kemerdekaan Palestina yang berdaulat sebagaimana konstitusi di Indonesia.

"Selama itu belum ada tentu tidak ada sesuatu yang bisa menjadi jaminan. Indonesia jangan sampai kemudian masuk ke dalam sebuah perangkap yang membuat Indonesia sudah terlanjur melakukan pengakuan tapi setelah itu tidak ada daya tekan, kan itu tidak efektif," ujar Yon.

Tak hanya akademisi, eks Wakil Menteri Luar Negeri RI, Dino Patti Djalal, juga mendukung pernyataan JK. Ia berpandangan bahwa menjalin hubungan dengan Israel bisa lebih "nyata" membatu penyelesaian konflik Israel-Palestina yang sudah berlangsung lebih dari setengah abad lamanya.

"Saya kira itu adalah poin yang valid. Dan memang kita perlu pertanyakan apakah kita ada ambisi itu (membantu menyelesaikan konflik Palestina-Israel)? Kalau ada ambisi itu ya berarti tentu ada konsekuensinya (menjalin hubungan resmi dengan Israel)," kata Dino kepada CNNIndonesia.com.

Menurut Dino, hal percuma bagi RI jika hanya koar-koar mendukung Palestina tanpa menjalin dialog dengan Israel dan mendambakan perdamaian kedua negara karena tak akan didengar oleh Tel Aviv.