homotogel

homotogel,rtp sedang hoki,homotogelJakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI menyatakan ASEAN tak bisa terjun membantu menangani sengketa wilayah antara sejumlah negara Asia Tenggara dengan China di Laut China Selatan (LCS).

Direktur Jenderal ASEAN Kemlu RI, Sidharto Suryodipuro, menegaskan konflik tersebut menjadi urusan antar negara yang berseteru bukan organisasi internasional.

Lihat Juga : Korut Bakal Kirim Pekerja dan Tentara ke Ukraina yang Diduduki Rusia

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Meski begitu, Sidharto mengatakan ASEAN selama ini mencoba menciptakan kawasan LCS yang kondusif dan jauh dari ancaman konflik dengan menyusun kode etik (Code of Conduct/CoC) di Laut China Selatan bersama China. 

Perundingan penyusunan CoC sudah berlangsung sejak 2002 namun hingga kini belum rampung juga. Nantinya, CoC juga tidak memutus soal masalah kepemilikan dalam klaim teritorial di Laut China Selatan.

[Gambas:Video CNN]

Ketika CoC rampung, kode etik ini hanya menjadi pedoman negara-negara berperilaku di LCS demi menghindari konflik.

Indonesia, ketua ASEAN selama 2023, menegaskan tidak memiliki sengketa dengan China di LCS. Namun, belakangan, China mengklaim sebagian wilayah Natuna Utara sebagai bagian dari LCS yang dianggap bagian dari wilayah Negeri Tirai Bambu. 

China juga semakin getol mengirim kapal ikan hingga kapal patroli militernya ke LCS, termasuk ke zona ekonomi eksklusif (ZEE) Indonesia di Natuna Utara.

"(Sengketa Laut China Selatan) ini memang masalah sudah berlangsung lama, bahkan sebelum ada proses CoC dan DoC. 30 tahunan lalu lah, kan kita Indonesia membuat tiap tahun workshop soal memahami potensi konflik di Laut China Selatan jadi ini memang menjadi perhatian dan fokus penting Indonesia," kata Sidharto. 

Dalam konferensi pers usai menghadiri ASEAN Foreign Ministers Retreat di Jakarta pada Sabtu (4/2), Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan ASEAN berkomitmen segera menyelesaikan perundingan CoC.

"Kami berdiskusi soal CoC. Anggota [ASEAN] berkomitmen untuk menyelesaikan negosiasi COC sesegera mungkin, mengingat kebutuhan untuk memiliki substantif, efektif dan dapat ditindaklanjuti COC," kata Retno saat konferensi pers usai pertemuan ASEAN Foreign Minister (AMM) Retreat di Jakarta, Sabtu.

Kerangka CoC Laut China Selatan telah disepakati China dan negara ASEAN pada Agustus 2017. Kedua pihak terus melanjutkan perundingan mengenai substansi teknis kode etik tersebut.

China mengklaim sebagian besar wilayah di Laut China Selatan meski Pengadilan Arbitrase Internasional menolak klaim Beijing pada 2016. Beijing bahkan kekeh membangun pulau hingga fasilitas militer di kepulauan LCS yang disengketakan seperti Spratly dan Paracel.

Kepulauan Spratly kerap menjadi perselisihan antara China dan beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Vietnam, dan China.

Dalam kesempatan itu, Sidharto juga menggarisbawahi secara kolektif tak ada yang menerima pembangunan pulau buatan atau militerisasi di kepulauan LCS oleh siapapun, termasuk oleh China.

Namun, bukan berarti tak ada proses atau negosiasi dari negara lain.

"Bukannya seolah-olah tidak ada proses atau tidak ada bentuk yang diambil dari negara lain. Jadi kita menyikapi secara komprehensif," ujar dia.