Jakarta, CNBC Indonesia -Ketua Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran yang juga Gubernur Bank Indonesia 2003-2008, Burhanuddin Abdullah menilai, negara bisa menghemat anggaran hingga Rp150 - Rp200 triliun per tahun. Hal itu apabila, skema subsidi energi seperti Bahan Bakar Minyak (BBM), Liquefied Petroleum Gas (LPG), dan listrik diubah.
Burhanuddin mengungkapkan sejatinya skema pemberian subsidi energi di Indonesia saat ini belum tepat sasaran untuk masyarakat dengan ekonomi ke bawah, karena menyasar pada komoditasnya, bukan pada target masyarakatnya.
Solusinya, kata Burhanuddin, pemberian subsidi pada masyarakat miskin seharusnya diberikan secara tunai langsung kepada orang atau keluarganya (BLT). Dengan begitu, Indonesia bisa menghemat anggaran subsidi energi mencapai Rp 200 triliun.
Baca:
Jokowi Disebut Tak Ingin Menanggung Beban Politik Aturan BBM Subsidi
"Ternyata hitung-hitungan kita, subsidi menjadi akan berkurang somewhere around Rp 150 to 200 trillion, dan itu akan bisa digunakan untuk hal yang sifatnya lebih produktif," beber Burhanuddin dalam acara UOB Indonesia Economic Outlook 2025, dikutip Kamis (25/9/2024).
Burhanuddin membeberkan, bahwa nilai subsidi sebesar Rp 540 triliun tahun 2023 lalu yang dialokasikan oleh pemerintah untuk sektor energi ternyata belum sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan.
Sebagai contohnya, seperti di Solo, Jawa Tengah. Burhanuddin menceritakan subsidi listrik yang seharusnya bisa membuat masyarakat kelas ekonomi bawah bisa mengakses listrik murah, nyatanya hanya bisa menghidupi satu buah lampu per rumah. "Nah minggu lalu saya pergi ke Solo, saya bertemu dengan pelanggan PLN yang paling bawah, mereka bayar bulanan Rp 30 ribu, lampunya hanya satu," ujarnya.
Baca:
BBM Subsidi Nyata Tak Tepat Sasaran, Ini Buktinya..
Burhanuddin juga menilai masyarakat miskin justru tidak menikmati subsidi BBM dan LPG lantaran tidak memiliki kendaraan ditambah dengan penggunaan LPG bersubsidi yang hanya membantu untuk jangka waktu singkat.
"Orang-orang miskin mereka tidak menerima, tidak mendapat keuntungan dari subsidi BBM. Mereka nggak dapat sepeda motor. Mereka beli gas tapi satu (LPG subsidi) melon ini untuk 2 minggu jadi kecil sekali. Jadi kalau begitu siapa yang sebetulnya menikmati subsidi itu?," imbuh Burhanuddin.
Dengan begitu, dia menilai seharusnya subsidi untuk energi bisa dialihkan menjadi hal yang lebih produktif untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
"Kita kurangi subsidi tapi kita alihkan ke hal yang produktif. Itu artinya kita leverage pertumbuhan kita melalui pengurangan subsidi tersebut," tutupnya.
(pgr/pgr) Saksikan video di bawah ini:
Video: PR Prabowo: Impor Pangan Hingga IQ Warga RI Terendah di ASEAN
