no mistik togel

no mistik togel,claim dinas4d,no mistik togelJakarta, CNN Indonesia--

Menteri Keuangan Sri Mulyani buka suara soal manipulasi data inflasiyang dilakukan sejumlah pemerintah daerah (pemda) untuk mendapatkan hadiah berupa insentif dari pemerintah pusat.

Ia menekankan bahwa data inflasi harus akurat dan kredibel.

"Jangan sampai rewarditu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," katanya di kantor Kementerian Keuangan, Jumat (4/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sri Mulyani mengatakan telah bertemu dengan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Pemda yang mendapat rewardkatanya arus benar-benar menjaga angka inflasinya.

"Jadi kami sepakat, Mendagri, saya, dan kita semuanya, BPS jelas untuk menjaga agar angka inflasi harus akurat dan kredibel. Untuk rewardharus betul-betul berasal dari achievementkarena memang tingkat harga stabil dan baik," tambahnya.

Sebelumnya, Tito mengungkapkan modus kepala daerah agar data inflasinya baik. Para kepala daerah itu katanya mendatangi kantor BPS.

"Sekarang saya mendapatkan modus baru. Modus barunya rekan-rekan dan kepala daerah ini langsung datangi kantor BPS di kantor kabupaten kota masing-masing 'tolong dong, bikin angkanya bagus kami', begitu," ungkap Tito dalam acara Anugerah Hari Statistik Nasional (HSN) 2024, Kamis (26/9).

Sri Mulyani pada 2023 laku memberikan hadiah berupa insentif fiskal untuk pemerintah daerah (pemda) yang berhasil mengendalikan inflasi. Insentif yang diberikan sebesar Rp330 miliar untuk periode pertama dan kedua pada 2023, sedangkan periode ketiga sebesar Rp340 miliar.

Sehingga, keseluruhan alokasi insentif tahun 2023 yang diberikan kepada pemda yang berhasil menangani inflasi mencapai Rp1 triliun.

"Insentif fiskal untuk pemerintah daerah hanya ada di Indonesia, ini tidak ada di negara lain. Rp330 miliar itu satu kali penghargaan. Kita kasih tiga kali penghargaan jadi Rp1 triliun," ujar Sri Mulyani, 2023 lalu.

Jumlah daerah penerima alokasi adalah 33 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, 24 kabupaten untuk periode pertama dan kedua. Sedangkan untuk periode ketiga, diberikan kepada 34 daerah yang terdiri dari 3 provinsi, 6 kota, dan 25 kabupaten.

Indikator penilaian dilihat dari upaya pengendalian inflasi pangan, laporan pengendalian inflasi, indeks pengendalian harga, dan realisasi belanja pendukung pengendalian inflasi.

Sri Mulyani menegaskan bahwa insentif fiskal harus digunakan langsung untuk hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat. Insentif fiskal tidak boleh digunakan untuk menambah gaji, penghasilan, honorarium, dan berbagai perjalanan dinas.

[Gambas:Video CNN]