uang kertas 2d togel,mental nolimit city demo,uang kertas 2d togelJakarta, CNN Indonesia--
Sejumlah buruh migran asal Indonesiayang pernah ditahan di Pusat Tahanan Imigrasi (DTI) Sabah, Malaysia, mengeluhkan berbagai masalah, mulai dari keguguran hingga mengalami penyiksaan.
Koalisi Buruh Migran Berdaulat mengungkap kisah-kisah tragis itu dalam laporan yang dirilis pada pekan lalu.
Salah satu buruh migran RI, Suardi, disebut mengalami penyiksaan keji dari petugas DTI. Salah satu LSM yang merupakan bagian dari KBMB, Solidaritas Perempuan, mengunggah insiden itu melalui Twitter, Senin (27/6).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akibat penganiayaan tersebut, ia berlumuran darah dan langsung dijebloskan ke dalam sel isolasi dengan tangan terborgol. Suardi kemudian dibawa ke rumah sakit saat dadanya telah membengkak.
Cerita lainnya muncul dari Aris. Ia ditahan bersama kedua anaknya yang berusia 5 dan 9 tahun.
Aris sempat mengeluh sakit dan pingsan beberapa kali di tahanan sebelum akhirnya dibawa ke rumah sakit pada 25 September lalu.
Rekan yang membawa Aris ke rumah sakit mengaku laki-laki itu sudah tak bernapas ketika dibawa. Kini, dua anaknya terpaksa menjadi yatim-piatu sebab sang ayah tak selamat.
Buruh migran perempuan juga mengalami kisah yang tak jauh berbeda.
"Terdapat lima perempuan deportan yang keguguran di DTI. Hampir seluruh perempuan hamil dan baru melahirkan menderita gejala malnutrisi," tulis laporan KBMB.
[Gambas:Video CNN]
Keadaan tersebut disebabkan kondisi yang buruk di dalam tahanan, kualitas makanan yang tak memadai, dan tak ada obat-obatan maupun vitamin bagi para imigran tersebut.
Para buruh migran perempuan di DTI kerap mengalami kesulitan air. Mereka kesusahan saat hendak mandi atau bahkan sekadar membasahi kerongkongan.
Buruh migran Indonesia bak tak boleh sakit. Jika mereka melapor, lanjutnya, akan dimaki-maki, bukan malah mendapat perawatan medis.
Sarana sanitasi yang minim dan air bersih berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan, sehingga mereka rentan terkena infeksi dan menstruasi jadi tak teratur.
Dalam laporan tersebut, diterangkan pula perempuan hanya mendapatkan dua pembalut saat pertama masuk DTI. Mereka kemudian menggunakan kain seadanya yang difungsikan sebagai pembalut saat menstruasi.
Ketiadaan ruang sanitasi yang layak untuk memenuhi kebutuhan kebersihan diri dan kekurangan air akan berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan.
Sebelumnya, sebanyak 149 buruh migran asal Indonesia meninggal di dalam pusat Tahan Imigrasi Malaysia.
Lihat Juga : Kisah Masa Kecil Putin, Hidup Miskin di Markas Preman dan Tukang Ribut |
Kedutaan Malaysia di Jakarta mencatat 101 WNI meninggal sepanjang 2021. Adapun pada Januari hingga Juni 2022, dilaporkan 48 WNI meninggal di seluruh pusat tahanan imigrasi Sabah.
KBMB menilai otoritas di Sabah sengaja tak memenuhi standar kesehatan yang seharusnya berlaku di setiap Pusat Tahanan Imigrasi.
Lihat Juga : 5 Ocehan Kontroversial Mahathir Mohamad: soal Kepri hingga Muslim |
"Kerajaan Malaysia secara sengaja dan terus menerus menelantarkan deportan dengan tidak menyediakan layanan dan infrastruktur kesehatan yang semestinya," demikian pernyataan resmi KBMB.
Secara umum, pusat tahanan imigrasi juga dinilai melanggar UN Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners, dan UN Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment.
Pakta itu berbunyi, "Setiap tahanan harus mendapatkan akses pada setiap layanan kesehatan yang tersedia di negara tersebut tanpa diskriminasi berdasarkan situasi hukum mereka."
KBMB sudah menemui pihak Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta pada 24 Juni lalu. Namun, KBMB mengklaim pihak Kedubes Malaysia meremehkan fakta kasus kematian dan penyiksaan itu.
[Gambas:Video CNN]
Malaysia, kata koalisi itu, justru mengaku telah mengeluarkan dana sekitar Rp486 juta untuk memulangkan deportan ke Indonesia alih-alih membahas terkait hukum.
"Perlakuan yang merendahkan martabat manusia, penyiksaan, dan pelanggaran HAM di DTI tidak dapat dibenarkan," tulis mereka.
KBMB juga mendesak pemerintah Indonesia seharusnya hadir dan turut bertanggung jawab dalam kasus kematian dan penyiksaan yang menimpa buruh migran RI di Malaysia.
Mereka menegaskan, pemulangan imigran merupakan permasalahan struktural yang harus diselesaikan melalui jalur diplomatik kedua negara.
Perwakilan Indonesia meminta klarifikasi ke Malaysia, bisa dibaca di halaman selanjutnya >>>
Merespons laporan KBMB, Duta Besar RI untuk Malaysia, Hermono, membantah jumlah kematian WNI. Menurutnya, dari hasil survei dengan pihak imigrasi Malaysia, tercatat 27 WNI meninggal pada 2020-2022.
"Kemarin sudah tanya ke Embassy Malaysia yang mengeluarkan data itu. Mereka pun salah mengakui," ujar Hermono kepada CNNIndonesia.compada Senin (28/6).
Ia kemudian berujar, "Itu bukan data orang Indonesia saja, [tapi] data seluruh tahanan, karena di situ enggak cuma orang Indonesia saja."
Hermono mengaku sudah meminta Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta untuk membuat klarifikasi terkait data tersebut. Selain itu, Hermono juga membantah terjadi penyiksaan di Depot Tahanan Imigrasi.
"Dari hasil data yang kita punya, tidak ada [penyiksaan]. Enggak ada. Bahwa yang sakit kulit, ya. Karena mereka nggak ada sabun, air kurang, tidur di lantai, itu ya. Itu yang minta kita selesaikan," ujar dia.
Lihat Juga : Kemenlu Sebut WNI Ilegal di Malaysia Dapat Bantuan Pemerintah |
Ia mengaku bahwa selama ini, pihaknya telah memberikan kebutuhan bagi para buruh migran RI di DTI, seperti sabun dan tikar untuk tidur.
Mereka juga akan berdiskusi dengan pihak terkait untuk membicarakan lebih lanjut kebutuhan para migran Indonesia.
Hermono menekankan, jika memang pihak imigrasi kekurangan anggaran, maka jangan menelantarkan buruh migran.
"Jadi kita perlu lebih terbuka lah dengan pihak karena mereka pernah bilang anggaran enggak ada. Anggaran enggak ada kan bukan penyelesaian masalah lalu orang pada sakit. Kasihan, kan?" tutur Hermono.
[Gambas:Video CNN]
Sementara itu Kementerian Luar Negeri RI menyatakan akan menindaklanjuti laporan KBMB ini. Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia Kemlu RI, Judha Nugraha, memastikan seluruh data tersebut akan ditelusuri.
Ia juga akan meminta penjelasan dari otoritas di Malaysia. Jika data ini terkonfirmasi, pemerintah akan melakukan tindak lanjut secara bilateral.
"Perwakilan RI di Sabah, yaitu KJRI Kota Kinabalu dan KJRI Tawau akan bertemu Pengarah Jabatan Imigresen Negeri Sabah pada hari ini. Pertemuan dimaksudkan untuk meminta keterangan dan kejelasan atas temuan KBMB, sebagai upaya Pemerintah Indonesia dalam melindungi WNI/PMI di wilayah Sabah," kata Judha.
