angka monyet dalam togel

angka monyet dalam togel,skor empoli,angka monyet dalam togelJakarta, CNN Indonesia--

Kementerian Luar Negeri mengonfirmasi tiga buruhmigran Indonesiameninggal dunia di pusat detensi imigrasi Malaysiadalam kurun satu bulan.

Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia Kemlu, Judha Nugraha, mengatakan bahwa ia sudah menerima pemberitahuan dari pihak berwenang.

"Jadi dalam konteks [buruh migran] yang meninggal dalam catatan kami, kami sudah menerima sertifikat, dan memang di sana disebutkan mereka meninggal karena sakit," ujar Judha dalam jumpa pers virtual, Kamis (11/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Isu ini menjadi perhatian usai Koalisi Buruh Migran Berdaulat (KBMB) merilis laporan yang menyebutkan tiga TKI meninggal di Detensi Tahanan Imigrasi Malaysia pada Mei hingga Juni.

"Temuan KBMB juga memperlihatkan kembali kasus kematian dengan meninggalnya, setidaknya tiga warga negara Indonesia, dua laki-laki dan satu perempuan di Depot Tahanan Imigresen [DTI] Tawau, Sabah, pada periode Mei-Juni 2022," demikian pernyataan resmi KBMB, Selasa (9/8).

Temuan itu muncul ketika KBMB melaksanakan asesmen terhadap 239 tahanan yang dideportasi ke RI pada 19-22 Juli 2022 lalu.

Penilaian tersebut juga dilakukan bersama Direktorat Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Bantuan Hukum Indonesia Kementerian Luar Negeri RI, KJRI Tawau, dan BP2MI Nunukan.

Laporan ini menambah jumlah kematian TKI di berbagai pusat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia.

[Gambas:Video CNN]

Mereka pun mendesak pihak berwenang membentuk komite penyelidik independen yang melibatkan kedua negara guna melakukan investigasi atas pelanggaran HAM di tahanan imigrasi Malaysia.

Selain itu, KBMB meminta pemerintah Negeri Jiran dan Imigrasi Malaysia menghentikan penangkapan dan penyiksaan buruh migran Indonesia.

KBMB juga menuntut pemerintah Malaysia dan DTI memperbaiki fasilitas tahanan imigrasi dan menyediakan kebutuhan dasar yang layak.

Pemerintah Indonesia, lanjut mereka, juga harus merespons persoalan ini secara struktural dengan perubahan sistem yang melindungi hak warga negara, khususnya buruh perempuan.