slotpulsa88

slotpulsa88,ronaldo cedera acl 3 kali,slotpulsa88Jakarta, CNN Indonesia--

Warga Malaysia ramai-ramai membuat petisi penolakan penunjukkan politikus kontroversial sekaligus salah satu petinggi partai UMNO, Tajuddin Abdul Rahman, sebagai duta besar Negeri Jiran untuk Indonesia.

Lebih dari 13.500 telah menandatangani petisi yang memohon pemerintahan Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob membatalkan penunjukkan Tajuddin.

Lihat Juga : Kemlu RI Buka Suara soal Singapura Tolak UAS dan Sebut Ekstremis

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Jangan pernah lupakan bagaimana dia mengatur uang proyek kereta, itu buruk dan pernyataannya tidak pantas. Dia tidak cocok untuk pekerjaan itu," lanjutnya.

Tajuddin sendiri merupakan anggota dari Dewan Tertinggi UMNO dan sempat menjabat sebagai Kepala Prasarana Malaysia.

Lihat Juga : FOTO: Kala Bendera Putih Dikibarkan Pasukan Ukraina di Mariupol

Prasarana Malaysia merupakan perusahaan transportasi pelat merah yang mengoperasikan jalur kereta api Negeri Jiran.

Reputasi Tajuddin menjadi tercemar kala ia memberikan pernyataan terkait tabrakan kereta api LRT yang membuat tiga orang masuk Unit Perawatan Intensif (ICU). Ia tak hadir di hari kecelakaan terjadi dan baru muncul esok harinya.

Dalam konferensi pers, Tajuddin mendeskripsikan tabrakan tersebut sebagai dua kereta yang 'berciuman' satu sama lain. Ia juga merespons jurnalis dengan marah kala ditanya apakah ia bakal berhenti imbas kecelakaan tersebut.

Setelah insiden itu, petisi juga dibuat untuk mendesak Tajuddin mundur dari jabatan Kepala Prasarana Malaysia. Saat itu, petisi tersebut diteken oleh 100 ribu orang.

Tajuddin kemudian dicabut dari jabatan itu dua hari setelah pernyataan kontroversialnya keluar.

Tak hanya itu, Tajuddin dikenal sering mengeluarkan ungkapan yang kasar. Ia sempat mengatakan bakal menampar warga keturunan China-Malaysia yang membawa burung belibis mereka ke luar negeri.

Penunjukkan Tajuddin juga menuai kritik dari anggota parlemen Partai Keadilan Rakyat (PKR), Sim Tze Tzin.

"Politikus yang ditunjuk sering gagal menegakkan profesionalisme institusional. Pencabutan Tajuddin dari Prasaranawas merupakan contoh bahaya dari penunjukan jabatan politik," ujar politikus tersebut seperti dikutip The Straits Times.

Meski demikian, Ismail Sabri membela penunjukan Tajuddin sebagai Dubes Malaysia di RI, mengatakan tokoh tersebut sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami tidak bisa memuaskan semua orang," kata Ismail.