udinslot login

udinslot login,spbo top,udinslot loginJakarta, CNN Indonesia--

Ekonom senior INDEF Didik J Rachbini menilai kebijakan utang di masa 10 tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dilakukan secara ugal-ugalan.

Sehingga, kata dia, hal tersebut menyebabkan ketergantungan negara pada utang dan akan terwarisi pada masa pemerintahan Presiden Terpilih Prabowo Subianto kelak.

Lihat Juga : Bos Bappenas soal Gaji PNS Naik 2025: Bakal Bertahap

"Dengan janji politik yang banyak sekali, maka sulit bagi pemerintahan yang akan datang bisa mengurangi ketergantungan pada utang dengan mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor-sektor yang ada," kata Didik melalui catatannya atas Nota Keuangan RAPBN 2025 yang diterimaCNNIndonesia.com, Sabtu (17/8).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Seperti tahun-tahun sebelumnya, defisit ini sangat besar dan mau tidak mau harus ditambal dengan utang. Selama 10 tahun masa pemerintahan Jokowi ini kebijakan utang memang ugal-ugalan sehingga warisannya akan terbawa pada masa pemerintahan Prabowo," tegas dia.

Lihat Juga : Para Konglomerat Investor IKN Hadir di Upacara HUT RI ke-79

Ia menjelaskan hingga pertengahan 2024 ini, telah ditawarkan setidaknya hampir Rp1.000 triliun surat berharga negara (SBN). Namun yang laku di pasar hanya separuhnya sekitar Rp517 triliun. Sementara sebelumya pada 2024, SBN yang ditawarkan di pasar mencapai Rp1.800 triliun, namun laku di pasar sebesar Rp807 triliun.

"Jadi, selama 10 tahun ini pemerintah Jokowi sudah mendorong ekonomi utang masuk jurang sehingga harus gali lubang tutup lubang," imbuhnya.

Didik pun menuturkan pemerintahan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY mewariskan utang sekitar Rp2.608 triliun. Kemudian, 10 tahun berikutnya jumlah utang mencapai Rp8.338 triliun, naik tiga kali lipat dengan pembayaran bunga yang tinggi sebesar Rp497 triliun.

"Beban bunga utang ini jauh lebih besar dari pos anggaran kementerian, sektor maupun provinsi mana pun. Jika dibandingkan misalnya dengan APBD provinsi, pembayaran utang ini 1.600 persen lebih tinggi (dari) total APBD rakyat Jawa Barat," kata dia.

Lihat Juga : Jaga Rekening, Aturan Baru Dormant BRI Berlaku Mulai Hari Ini