guci mas sidney,gambar kacar kucur,guci mas sidneyJakarta, CNN Indonesia--
Amerika Serikat (AS) tak henti menjadi sorotan gegara terus mengirim senjata dan bantuan ke Israelsaat agresi di Gaza masih berlangsung.
Kedekatan kedua negara itu didorong berbagai faktor mencakup kerja sama di bidang pertahanan hingga intelijen.
Lihat Juga : Kenapa Israel Tetap Ngotot Serbu Rafah Meski Dikecam Sekutu? |
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dalam situs resmi, AIPAC mengklaim sebagai gerakan nasional pro Israel-Amerika.
"Kami lebih dari tiga juta orang Amerika pro-Israel dari setiap distrik kongres yang berupaya memperkuat dukungan bipartisan terhadap hubungan AS-Israel," demikian menurut mereka.
AIPAC juga melobi kebijakan yang pro-Israel. Organisasi ini mendorong pemerintah AS untuk memberi kebijakan yang memperkuat hubungan kedua negara.
"Kami mendukung kebijakan pro-Israel yang memperkuat dan memperluas hubungan AS-Israel dengan berbagai cara yang meningkatkan keamanan AS dan Israel," lanjut mereka.
Lihat Juga : Tank-tank Israel Disebut Mulai Serbu Rafah Gaza |
AIPAC tak hanya mendukung kebijakan yang pro-Israel, tetapi juga menyuarakan sayap kanan di Negeri Zionis dan AS.
Presiden dan CEO American for Peace Now Hadar Susskind menyebut organisasi ini mewakili kepentingan pemerintah sayap kanan Israel.
"Jika Anda melihat pemilu Israel, dengan kelompok sayap kanan mulai berkuasa, AIPAC tidak mau mengutuk kebijakan mereka," ujar Susskind, dikutip dari New Arab.
Pemerintah sayap kanan Israel yang baru terpilih punya pemimpin koalisi yang secara terbuka mempromosikan pelanggaran hak asasi manusia terhadap warga Palestina, termasuk penggunaan peluru tajam terhadap pengunjuk rasa.
Lihat Juga : Senator AS Ancam Hancurkan ICC jika Rilis Surat Tangkap Netanyahu |
Jadi, tak mengherankan jika AIPAC mendukung ekstremis sayap kanan di AS, yang banyak menganjurkan kekerasan terhadap para pengkritik.
Bersambung ke halaman berikutnya...
Dalam siklus pemilu kali ini, AIPAC mendukung lebih dari 100 kandidat yang menyangkal bahwa Joe Biden memenangkan pemilu 2020, atau yang biasa disebut dengan 'penyangkal pemilu'.
Biden berasal dari Partai Demokrat yang berhaluan moderat-kiri.
AIPAC berulang kali menyatakan sebagai kelompok lobi yang hanya fokus ke satu isu dan bukan politik praktis. Namun, pada kenyataannya tak demikian.
Lihat Juga : Israel Tolak Gencatan Senjata, Malah Bombardir Rafah Habis-habisan |
Banyak kandidat sayap kanan yang mereka dukung mengungkap pandangan menolak hak-hak perempuan, kelompok LGBTQ+, dan kelompok marginal pada umumnya.
Dalam siklus pemilu kali ini, AIPAC juga telah mendukung lebih dari 100 kandidat yang menyangkal Joe Biden menang pemilu 2020. Kelompok ini biasa disebut dengan 'penyangkal pemilu'.
Dukungan dan sikap seperti itu mengaburkan nilai demokrasi dan HAM di AS.
Para pengamat menilai AS menghalau siapa saja yang mengkritik dengan tuduhan anti-semit. Di sana, narasi ini berkembang masif dan kerap dijadikan alat untuk merepresi orang.
Meskipun AIPAC Bersama orang-orang sayap kanan, mereka juga disebut mendukung Partai Demokrat.
Lihat Juga :Israel Bombardir Rafah Lagi, Mesir Siap Siaga |
Beberapa anggota Partai Demokrat menerima dukungan AIPAC dan kelompok pro-Israel lain dalam jumlah fantastis. Namun, mereka kerap dibenturkan dengan kelompok progresif.
"Para anggota Partai Demokrat yang menerima dana AIPAC untuk melawan kaum progresif mungkin lebih berbahaya dan sinis," kata Direktur advokasi Israel-Palestina di Democracy for the Arab World Now, Adam Shapiro.
AIPAC menggelontorkan dana ke kandidat Demokrat melalui afiliasi organisasi yang disebut United Democracy Project (UDP).
Organisasi ini meluncurkan UDP pada bulan sebagai komite aksi politik super, atau Super Pac pada Desember 2021. Salah satu tugas mereka mengeluarkan dana tanpa batas untuk mendukung kandidat yang mereka mau.
Dana itu nantinya untuk memblokir kandidat yang, jika terpilih, kemungkinan besar akan bergabung dengan anggota Kongres progresif yang kritis terhadap Israel, demikian dikutip The Guardian.
UDP telah menyumbangkan $2,3 juta atau Rp36 miliar dalam pemilihan pendahuluan Partai Demokrat untuk mendapat kursi terbuka di kongres di Pennsylvania.
